Dialog sebelum keputusan upah
Upah minimum adalah batas penghasilan yang ditetapkan pemerintah bagi pekerja, melalui keputusan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan masukan para pihak dan ketentuan yang berlaku. Menjelang penetapan UMP Jawa Tengah dan UMK 2027, Gubernur Ahmad Luthfi berdialog dengan perwakilan serikat buruh, pekerja, dan pengusaha di Semarang pada Selasa malam, 3 November 2026. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dewan pengupahan serta pemerintah daerah sebelum rekomendasi dan keputusan disusun. Langkah ini berlangsung sambil menunggu aturan pemerintah pusat mengenai UMP, UMK, dan upah minimum sektoral 2027. Membuka ruang dialog sebelum keputusan dibuat adalah langkah yang tepat. Namun, nilainya akan ditentukan oleh seberapa jauh masukan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan, bukan sekadar dicatat.
Luthfi menyatakan hubungan industrial yang kondusif berkaitan dengan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Ia meminta buruh dan pengusaha menyampaikan masukan sebelum kabupaten/kota membuat keputusan atau rekomendasi, agar pemerintah provinsi dapat mengoordinasikan pembahasan berdasarkan karakter pekerja di tiap daerah. Pendekatan ini masuk akal karena kondisi industri dan tenaga kerja tidak seragam. Karena itu, dialog perlu memberi ruang yang seimbang bagi kebutuhan pekerja dan kemampuan usaha, sekaligus menjaga agar perbedaan kondisi daerah tidak menjadi alasan mengabaikan standar hidup layak.

Buruh meminta upah berpijak pada KHL
Salah satu usulan kenaikan upah paling jelas datang dari Aliansi Buruh Jawa Tengah. Perwakilannya, Pratomo Hadinata, menyerahkan kajian yang disusun selama tujuh bulan dan meminta nilai UMP serta UMK 2027 disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Ia juga mendorong kabupaten/kota memperluas penerapan upah sektoral. Pratomo menyebut data KHL dalam kajian bersumber dari Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Pusat Statistik, dengan data resmi yang diterbitkan pada 2025. Tuntutan berbasis data resmi patut menjadi titik awal pembahasan, bukan dianggap sebagai angka yang otomatis harus diterima ataupun ditolak. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana KHL dipertimbangkan dalam keputusan akhir.
Perwakilan serikat lain juga berharap UMP Jawa Tengah meningkat agar UMK di daerah menjadi lebih baik. Akan tetapi, sumber yang tersedia belum mencantumkan angka kenaikan tertentu. Karena itu, perdebatan sebaiknya tidak diarahkan pada angka yang belum disepakati, melainkan pada kecukupan kebutuhan pekerja dan dasar perhitungannya. KHL memberi pembahasan ukuran yang lebih nyata daripada sekadar tarik-menarik tuntutan, sementara perluasan upah sektoral dapat membuat kebijakan lebih sesuai dengan karakter industri. Kejelasan metode dan alasan keputusan nantinya penting agar pekerja maupun pengusaha dapat menilai hasilnya secara adil.
Persoalan kerja ikut menentukan kesejahteraan
Pembicaraan upah bukan satu-satunya persoalan yang dibawa pekerja. Serikat buruh menyoroti kontrak jangka pendek yang banyak diterapkan perusahaan garmen serta batasan usia dalam persyaratan penerimaan kerja yang menyulitkan kelompok usia tertentu. Kedua isu tersebut berdampak langsung pada kepastian penghasilan dan kesempatan bekerja. Kenaikan upah saja tidak cukup bila pekerja terus menghadapi hubungan kerja yang tidak stabil atau tersisih dari proses perekrutan. Aspirasi ini semestinya ditangani bersama pembahasan upah, sebab kesejahteraan juga bergantung pada akses terhadap pekerjaan dan kepastian hubungan kerja.
Besarnya lanskap ketenagakerjaan membuat keseimbangan kepentingan penting, tetapi tidak boleh mengaburkan masalah yang dialami pekerja. Per 3 November 2026, Jawa Tengah tercatat memiliki 623.180 perusahaan dan 2.071.753 tenaga kerja. Dari jumlah pekerja itu, 945.275 adalah laki-laki dan 1.126.478 perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa keputusan pengupahan menyentuh banyak orang dan beragam jenis usaha. Karena itu, pembahasan yang cermat perlu menguji dampak kebijakan bagi pekerja sekaligus mempertimbangkan kondisi perusahaan, tanpa mengorbankan tujuan dasar upah minimum.
Ukuran keberhasilan ada pada keputusan
Pengusaha juga menyampaikan persoalan yang memengaruhi kegiatan industri, termasuk infrastruktur pelabuhan yang kurang dalam dan terbatasnya pilihan kapal, yang berdampak pada rantai pasok bahan baku. Masukan ini layak masuk dalam gambaran kondisi usaha, tetapi pembahasan infrastruktur tidak seharusnya menggantikan kewajiban menimbang kebutuhan hidup pekerja. Tantangannya ialah merumuskan kebijakan yang transparan: menjelaskan dasar penetapan upah, perbedaan kondisi daerah, serta pertimbangan atas usulan KHL dan upah sektoral.
Tahap berikutnya bergantung pada terbitnya aturan pusat dan koordinasi antara gubernur dengan kabupaten/kota sebelum rekomendasi serta keputusan upah dibuat. Dialog Ahmad Luthfi menjadi awal yang berguna, tetapi ukurannya bukan jumlah aspirasi yang terkumpul. Ukurannya adalah apakah masukan buruh dan pengusaha dipertimbangkan secara terbuka, dengan kebutuhan hidup layak sebagai pijakan yang dapat diuji. Pada akhirnya, penetapan UMP dan UMK 2027 akan dinilai dari dampaknya: apakah pekerja memperoleh perlindungan yang lebih memadai, sementara prosesnya tetap mempertimbangkan kondisi usaha dan keragaman daerah.






