Ketidakhadiran panjang berujung pemberhentian
Sanksi ASN bolos adalah tindakan disiplin yang dijatuhkan kepada aparatur yang tidak memenuhi kewajiban hadir dan bekerja tanpa alasan sah, dengan tingkat hukuman mengikuti ketentuan serta proses kepegawaian yang berlaku. Di Tulungagung, penegakan itu berujung pada pemberhentian lima ASN selama Januari hingga Oktober 2026, setelah mereka lama tidak masuk kerja tanpa keterangan yang dapat dibenarkan. Salah satunya tercatat absen sampai 100 hari; durasi pegawai lain berkisar mulai 30 hari. Kasus ini menegaskan bahwa bolos berkepanjangan bukan sekadar persoalan daftar hadir: ketika pelayanan publik bergantung pada pegawai yang menjalankan tugas, ketidakhadiran tanpa penanganan dapat merugikan warga sekaligus rekan kerja yang menanggung beban tambahan. Namun, pemberhentian juga tidak semestinya diperlakukan sebagai keputusan tanpa prosedur.
Lima pegawai itu terdiri dari tiga PNS dan dua PPPK paruh waktu. Masa pengabdian mereka berkisar lima hingga 16 tahun, sehingga kasus ini bukan hanya melibatkan pegawai yang baru memulai pekerjaan. Sebelum keputusan dijalankan, BKPSDM mengajukan rekomendasi kepada BKN dan melanjutkan proses setelah memperoleh persetujuan. Seorang PNS sempat mengajukan banding, tetapi permohonannya ditolak. Rangkaian tersebut penting: disiplin pegawai negeri memerlukan ketegasan, tetapi juga pemeriksaan dan jalur keberatan yang jelas.
Abdya merinci hukuman berjenjang
Di Aceh Barat Daya (Abdya), Bupati Safaruddin memilih menegaskan rentang sanksi lewat Instruksi Bupati Nomor 100.3.4.2/553, yang ditetapkan pada 6 Oktober 2026 untuk memperkuat disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik. Instruksi itu membagi pelanggaran kehadiran menjadi kategori ringan, sedang, dan berat, bukan langsung menyamakan setiap kasus dengan pemberhentian. Ketidakhadiran 1–10 hari kerja secara akumulatif dalam setahun dapat berujung teguran; pelanggaran 11–20 hari masuk kategori sedang dengan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam hingga 12 bulan, bergantung pada jumlah hari. Inilah sisi penting kebijakan Abdya: pemotongan TPP menjadi konsekuensi antara, sementara beratnya hukuman meningkat seiring akumulasi pelanggaran.
Untuk ketidakhadiran 21 hari kerja atau lebih secara akumulatif dalam setahun, instruksi tersebut memasukkan pelanggaran ke kategori berat. Pilihan sanksinya meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri. Absen tanpa alasan sah selama 10 hari kerja berturut-turut juga dapat berujung pemberhentian. Karena itu, pernyataan bahwa ASN bolos 21 hari dapat dipecat perlu dibaca bersama pilihan sanksi lain dalam instruksi, bukan sebagai pemecatan otomatis. Untuk PPPK dan PPPK paruh waktu, pelanggaran berat dapat berakibat pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai ketentuan.

Ketegasan harus diikuti pengawasan yang adil
Perbandingan kedua daerah memperlihatkan pendekatan berbeda. Tulungagung melaporkan hasil berupa lima ASN diberhentikan setelah ketidakhadiran panjang, sedangkan Abdya mengumumkan kerangka sanksi bertingkat yang menghubungkan akumulasi hari bolos dengan teguran, pemotongan tunjangan, penurunan jabatan, atau pemberhentian. Perbedaan itu tidak membuktikan aturan lokal berlaku seragam di semua daerah. Bahkan, instruksi Abdya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, tetapi penerapan dan rincian yang diberitakan tetap perlu dipahami dalam konteks kebijakan serta proses masing-masing. Ketegasan layak didukung jika diterapkan konsisten; tanpa pencatatan akurat, pemeriksaan alasan, dan prosedur yang transparan, hukuman keras berisiko kehilangan legitimasi.
Di Tulungagung, persoalan ekonomi, masalah keluarga, dan utang besar disebut sebagai latar sebagian ketidakhadiran; beberapa pegawai juga mencari pekerjaan lain. Faktor pribadi itu tidak menghapus kewajiban dinas, tetapi semestinya mendorong atasan mendeteksi masalah lebih awal sebelum absen berlarut-larut. Instruksi Abdya menempatkan pimpinan perangkat daerah sebagai pengawas, mewajibkan laporan rekapitulasi kehadiran dan hukuman setiap bulan, serta menugaskan BKPSDM bersama Inspektur melakukan evaluasi dan audit berkala. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan banyaknya hukuman, melainkan kehadiran pegawai dan layanan publik yang lebih dapat diandalkan. Sanksi tegas perlu menjadi batas terakhir yang kredibel, disertai pengawasan rutin dan penanganan yang adil.






