Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Kerugian Scam Rp 7,5 Triliun, Bank Harus Perkuat Pertahanan Digital

Kerugian Scam Rp 7,5 Triliun, Bank Harus Perkuat Pertahanan Digital
Minat|Keamanan Pintar

Kerugian besar menandakan perlindungan belum memadai

Penipuan digital adalah kejahatan yang memanfaatkan komunikasi dan layanan daring untuk mengelabui korban agar menyerahkan uang, data pribadi, atau akses ke akun mereka. Di Indonesia, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti kerugian scam yang dilaporkan mencapai sekitar Rp 7,5 triliun, angka yang menegaskan bahwa ancaman ini bukan lagi gangguan kecil bagi pengguna layanan digital. Nilai kerugian tersebut perlu dibaca sebagai peringatan bagi seluruh ekosistem, bukan sekadar statistik. Masyarakat menghadapi pencurian data, pemalsuan tanda tangan, penggunaan identitas untuk pengajuan pinjaman, hingga perubahan isi dokumen setelah ditandatangani. Ketika transaksi semakin bergantung pada ponsel dan platform digital, satu kelengahan dapat berdampak langsung pada keuangan dan identitas korban. Karena itu, perlindungan tidak boleh dibebankan hanya kepada pengguna; penyedia layanan harus mampu mendeteksi dan menghentikan penyalahgunaan sebelum kerugian meluas.

Skala laporan juga menunjukkan betapa luas persoalannya: Indonesia Anti-Scam Centre OJK menerima 702.342 laporan penipuan sejak 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Angka laporan tidak otomatis menggambarkan jumlah korban unik, tetapi cukup menunjukkan besarnya beban penanganan. Lansia termasuk kelompok yang rentan, terlebih ketika pelaku memakai kecerdasan artifisial untuk meniru suara orang lain atau pejabat. Dalam situasi seperti ini, imbauan agar warga lebih berhati-hati tetap penting, tetapi tidak cukup. Sistem yang mampu memberi peringatan, memverifikasi identitas, dan menahan transaksi mencurigakan harus menjadi bagian dari perlindungan sehari-hari.

Sistem anti-scam perlu dibangun bersama

Pemerintah mendorong kerja sama dengan pelaku industri serta pengembangan sistem anti-scam di sektor telekomunikasi dan layanan digital. Arahnya tepat: penipuan kerap berpindah lintas kanal, mulai dari panggilan dan pesan hingga rekening tujuan, sehingga satu perusahaan saja sulit memutus seluruh rantai. Pemerintah juga meminta perusahaan telekomunikasi menerapkan fitur anti-scam, baik melalui aplikasi maupun bentuk lain, dengan ruang bagi tiap perusahaan untuk menilai langkah yang sesuai dengan model bisnisnya. Namun, fleksibilitas tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menunda. Perlindungan konsumen akan lebih kuat jika pelaku industri berbagi sinyal ancaman dan menghubungkan mekanisme deteksi dengan jalur pelaporan serta pemblokiran yang cepat.

Keamanan identitas digital juga perlu masuk dalam strategi tersebut. Tanda tangan elektronik tersertifikasi dan identitas terverifikasi dapat membantu menjaga keaslian dokumen serta mengurangi peluang penyalahgunaan, tetapi teknologi itu bukan pengganti pengawasan transaksi atau edukasi pengguna. Perusahaan penyedia layanan identitas digital dilaporkan memperluas integrasi, mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan artifisial, dan menjangkau pasar internasional. Perkembangan semacam ini hanya akan berguna jika keamanan menjadi syarat utama, bukan tambahan setelah layanan diluncurkan. Pemerintah perlu mendorong standar perlindungan yang jelas dan memastikan sistem anti-scam dapat bekerja lintas penyedia, sehingga konsumen tidak harus menanggung sendiri celah koordinasi.

Bank harus mengubah peringatan menjadi tindakan

Pemerintah dan OJK meminta perbankan meningkatkan kewaspadaan karena serangan siber belakangan meningkat secara global dan berpotensi mengganggu transaksi, data nasabah, serta stabilitas sistem keuangan. Pada Senin, 9 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa setiap bank perlu memperkuat lapisan keamanan sibernya seiring meluasnya layanan digital. Sehari-hari, keamanan digital bank tidak cukup dinilai dari keberadaan aplikasi atau autentikasi berlapis; ukuran pentingnya ialah kemampuan mendeteksi perilaku ganjil, merespons insiden, dan memberi perlindungan tanpa membebani nasabah secara berlebihan. OJK menyatakan pengawas teknologi informasi perbankan telah berkoordinasi dengan personel TI seluruh bank sejak Jumat, 6 November 2026, serta mengirimkan beberapa surat peringatan kepada direksi.

Besarnya tekanan terlihat dari pantauan yang mencatat sekitar 1,9 juta serangan siber berhasil diblokir dalam 24 jam, dengan intensitas 22 serangan per detik; sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbesar dengan hampir 999.000 serangan pada periode itu. OJK meminta bank memantau transaksi bernilai signifikan dan menghentikan sementara transaksi anomali untuk diklarifikasi. Ketentuan ketahanan digital juga mewajibkan pengujian penetrasi, simulasi serangan, dan audit teknologi informasi secara berkala. Ketiga langkah tersebut harus dijalankan sebagai latihan nyata, bukan formalitas kepatuhan. Jika serangan siber perbankan terus berkembang, bank yang hanya bereaksi setelah insiden terjadi akan selalu tertinggal.

Perlindungan harus terasa bagi nasabah

Nasabah membutuhkan perlindungan yang mudah dipahami dan cepat bekerja: pemberitahuan ketika transaksi tidak biasa terjadi, jalur pelaporan yang jelas, dan keputusan penanganan yang tidak berlarut-larut. Langkah OJK untuk meminta klarifikasi atas transaksi anomali memberi bank ruang mencegah kerugian, tetapi prosesnya perlu tetap transparan agar pemblokiran sementara tidak menimbulkan kebingungan atau menghambat transaksi sah. Pada saat yang sama, pengguna perlu berhati-hati terhadap panggilan yang mengaku berasal dari orang tepercaya, terutama karena suara dapat ditiru dengan teknologi AI. Tanggung jawab memang terbagi, tetapi kapasitas pencegahan terbesar ada pada lembaga yang mengelola jaringan dan dana.

Kerugian scam Rp 7,5 triliun dan banyaknya laporan penipuan menunjukkan bahwa perlindungan digital harus bergerak dari seruan menjadi kemampuan operasional. Kerja sama industri, sistem anti-scam, pengawasan transaksi, pengujian berkala, dan audit TI perlu saling mendukung. Pemerintah dan OJK sudah mengingatkan bank untuk meningkatkan kewaspadaan; kini keberhasilannya harus terlihat dari deteksi yang lebih cepat dan penanganan yang lebih jelas bagi nasabah. Tanpa itu, pertumbuhan layanan digital akan berjalan lebih cepat daripada perlindungan yang seharusnya menopangnya.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!