Kota cerdas perlu dibangun dengan pengetahuan
Kota cerdas adalah kawasan yang memakai teknologi dan data untuk mengelola layanan, energi, serta lingkungan secara lebih efektif, sambil menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan warganya. Gagasan itu kini menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara: Otorita IKN dan Pemerintah Korea Selatan menajamkan kerja sama transfer teknologi serta riset terapan dalam Nusantara Smart City Forum 2026 pada 3 November di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Langkah ini patut dinilai dari lebih dari sekadar gedung dan perangkat yang dibangun. Teknologi kota cerdas baru bermakna jika pengetahuan untuk mengoperasikannya tumbuh bersama, dan manfaatnya terasa dalam layanan sehari-hari. Forum edisi kedua bertema GREEN mempertemukan lebih dari 150 peserta lintas sektor untuk membahas pembangunan hijau berbasis pengetahuan lokal dan teknologi perkotaan modern. Arah tersebut tepat, tetapi keberhasilannya bergantung pada kemampuan mengubah komitmen menjadi praktik yang bisa diuji.
Transfer teknologi harus melampaui serah terima fasilitas
Kemitraan ini melibatkan Ministry of Land, Infrastructure and Transport Korea Selatan, University of Seoul, CJ OliveNetworks, dan Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology. Komposisi itu membuka peluang pertukaran keahlian di bidang teknologi perkotaan, pengelolaan gedung, dan infrastruktur. Namun, transfer teknologi Korea tidak boleh berhenti pada pembangunan Smart City Cooperation Center (SCCC) atau penyerahan sistem. Project Manager SCCC dari CJ OliveNetworks, Kido Oh, menyatakan bahwa kerja sama dan pertukaran pengetahuan diharapkan berlanjut bahkan setelah proyek berakhir. Harapan itu perlu diterjemahkan menjadi pelatihan, dokumentasi, dan kemampuan teknis yang dapat dikelola oleh lembaga serta tenaga lokal. Tanpa langkah tersebut, fasilitas berisiko menjadi simbol kemitraan, bukan sumber kapasitas jangka panjang. Ukuran keberhasilan semestinya bukan asal teknologi, melainkan sejauh mana pengetahuan dapat dipakai dan dikembangkan di Nusantara.
Kampus Kalimantan Timur sebagai laboratorium pembangunan
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mendorong perguruan tinggi dan mahasiswa, terutama di Kalimantan Timur, memanfaatkan SCCC sebagai laboratorium lapangan. Dorongan ini penting karena riset terapan IKN akan lebih bernilai jika hasilnya diuji pada persoalan nyata, bukan berhenti di makalah atau presentasi. Mahasiswa dan peneliti dapat membantu menguji pengoperasian gedung cerdas dan hijau, mengukur konsumsi energi, serta menilai cara fasilitas menangani lingkungan. Forum menempatkan SCCC sebagai living lab dan membahas penyusunan indikator kinerja utama untuk mengukur efisiensi energi serta pengelolaan lingkungan. Bagi warga, dampak yang diharapkan bukan label kota pintar, melainkan layanan dan ruang kota yang lebih efisien serta lingkungan yang dikelola lebih baik. Agar peluang itu terwujud, kampus Kalimantan Timur perlu dilibatkan sejak penentuan masalah hingga evaluasi hasil, bukan hanya diundang sebagai peserta.
Konsep cerdas mesti mencakup kawasan penyangga
Riset dan teknologi di dalam kawasan inti tidak cukup bila perencanaan IKN mengabaikan hubungan dengan wilayah sekitar. Akademisi Institut Teknologi Kalimantan Rahmat Aris Pratomo mengingatkan bahwa keberhasilan kota hijau dan cerdas bergantung pada keterhubungan pengelolaan sumber daya dengan Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara. Pendekatan Regional Circular and Ecological Sphere yang ia soroti menegaskan bahwa kondisi lingkungan kota juga dipengaruhi kawasan di sekelilingnya. Karena itu, kemitraan Indonesia-Korea sebaiknya memberi ruang bagi riset lintas wilayah: mulai dari dampak operasional kota terhadap sumber daya bersama hingga keselarasan pengelolaan lingkungan. Kesimpulannya, kerja sama ini menawarkan fondasi yang menjanjikan, tetapi bukan jaminan otomatis. IKN akan benar-benar cerdas bila transfer pengetahuan berlanjut, kampus ikut menguji solusi, dan ukuran keberhasilannya mencakup kehidupan warga serta ekologi kawasan, bukan hanya bangunan di pusat pemerintahan.
