Hak belajar harus menjadi ukuran inklusi
Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memastikan setiap anak, termasuk anak difabel, dapat mengakses pembelajaran yang layak, berpartisipasi, dan berkembang tanpa hambatan maupun diskriminasi. Prinsip ini mesti tampak dalam layanan sehari-hari, bukan berhenti sebagai janji atau kegiatan bantuan sesaat. Anggota DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi menyerukan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk menjamin hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Seruan itu penting karena kesetaraan tidak tercapai hanya dengan membuka pintu sekolah: sarana, bahan belajar, pendampingan, dan sikap lingkungan juga menentukan apakah seorang anak benar-benar bisa belajar. Karena itu, pendidikan anak difabel harus dipandang sebagai kewajiban bersama, bukan urusan keluarga atau sekolah tertentu saja. Tolok ukurnya sederhana: apakah anak dapat hadir, belajar dengan dukungan yang sesuai, dan mengembangkan potensi seperti teman sebaya.
Pesantren memperluas ruang belajar
Pesantren difabel menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjangkau kebutuhan yang beragam sekaligus memberi ruang bagi perkembangan iman, kemandirian, dan rasa percaya diri. Dalam kegiatan bakti sosial memperingati HUT ke-55 Korpri pada Jumat, 6 November 2026, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan peran Pesantren Tahfiz Difabel KH Ahmad Lutfi Fathullah dalam memperluas dan memperkuat akses pendidikan inklusif. Pesantren itu juga membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk mempelajari dan menghafal Al-Qur’an. Kehadiran SLB Ulaka Penca turut membuka kesempatan pendidikan serta membantu anak mengembangkan rasa percaya diri. Keduanya memberi contoh bahwa layanan pendidikan dapat tumbuh melalui jalur yang berbeda, asalkan kebutuhan murid dihormati. Namun, keberadaan lembaga khusus tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi pilihan anak. Pemerintah perlu memastikan beragam jalur belajar saling melengkapi, menyediakan dukungan yang memadai, dan menghindari stigma yang membuat keluarga merasa akses pendidikan hanya tersedia di satu tempat.

Bantuan harus terhubung dengan layanan berkelanjutan
Dukungan yang terasa bagi keluarga berawal dari kebutuhan yang konkret. Dalam kegiatan di pesantren, bantuan mencakup kursi roda, fasilitas penunjang pendidikan, Al-Qur’an isyarat, dan santunan dana pendidikan, serta dukungan bagi masjid di Lebak Bulus. Perlengkapan seperti ini dapat membantu anak mengikuti kegiatan belajar, tetapi manfaatnya akan terbatas jika tidak disertai akses ke sekolah, pendampingan, dan perawatan fasilitas. Di sinilah pemerintah dan dunia usaha perlu bekerja dengan pembagian peran yang jelas. Pemerintah dapat memetakan hambatan akses, memastikan layanan publik ramah difabel, dan menyalurkan dukungan berdasarkan kebutuhan. Pelaku usaha dapat membantu menyediakan alat belajar, teknologi aksesibel, beasiswa, atau pelatihan, dengan perencanaan bersama sekolah dan keluarga. Koordinasi pemerintah daerah dengan HIPMI, menurut Hilda, membuat penyaluran bantuan kepada komunitas binaan lebih tepat sasaran. Filantropi yang dilakukan secara konsisten setiap tahun di berbagai wilayah menunjukkan adanya komitmen, tetapi langkah berikutnya ialah menghubungkannya dengan dukungan pendidikan jangka panjang—bukan menjadikannya agenda seremonial.
Dari kepedulian menuju tanggung jawab bersama
Pendidikan anak difabel tidak akan setara jika akses bergantung pada bantuan sesekali atau daya juang keluarga semata. Sekolah, pesantren, pemerintah, dunia usaha, guru, dan orang tua perlu menyepakati dukungan yang berkelanjutan: mulai dari fasilitas dan materi belajar yang dapat diakses hingga pendampingan yang menghargai kebutuhan tiap anak. Pemprov DKI juga menunjuk Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul sebagai program yang dapat dimanfaatkan siswa, sementara LPDP Jakarta sedang dipersiapkan. Program bantuan dan beasiswa semacam itu penting, tetapi perlu disertai informasi yang mudah dijangkau dan proses yang tidak menambah hambatan bagi keluarga difabel. Kesimpulannya, hak belajar anak bukan kemurahan hati, melainkan hak yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Pesantren difabel memperluas pilihan pendidikan; pemerintah dan dunia usaha harus memastikan pilihan itu ditopang layanan, sarana, dan pendanaan yang berkesinambungan. Kolaborasi hanya bermakna ketika setiap anak benar-benar dapat belajar dan tumbuh.






