Sawah tercemar, musim tanam tertunda
Pencemaran sawah akibat limbah pengeboran minyak ilegal terjadi ketika sisa kegiatan pengeboran masuk ke saluran pengairan dan merusak lahan pertanian, sehingga mengancam tanaman serta mata pencaharian petani. Di Kecamatan Darul Ihsan, Aceh Timur, sebanyak 12,4 hektare sawah di Gampong Panton Meureubo, Seuneubok Teungoh, dan Seuneubok Kulam dilaporkan tercemar dan rusak. Luapan limbah minyak mengalir ke persawahan setelah hujan deras pada Kamis, 5 November 2026. Dampaknya bukan sekadar kekhawatiran soal hasil panen: petani di Seuneubok Teungoh dan Seuneubok Kulam terpaksa melewatkan masa tanam karena lahan tercemar dan mereka khawatir padi akan mati. Situasi ini menunjukkan bahwa risiko pengeboran minyak ilegal tidak berhenti di sekitar sumur. Ketika limbah mencapai jaringan irigasi, petani di wilayah sekitar ikut menanggung kerusakan dan kehilangan kesempatan mengolah sawah.
Hujan membuka jalur pencemaran
Hujan deras menjadi pemicu yang membawa limbah dari kolam penampungan minyak ilegal di Lhok Meureu dan Lhok Leumak ke saluran pengairan, lalu bermuara di persawahan tiga gampong terdampak. Aktivitas pengeboran minyak ilegal di Darul Ihsan dilaporkan marak sejak Juli 2026, dengan sumur berada di dataran tinggi kedua gampong tersebut. Rangkaian ini memperlihatkan celah yang patut diperhatikan: penampungan limbah yang tidak mampu mencegah luapan saat hujan dapat memindahkan dampak kegiatan di satu lokasi ke lahan produktif di tempat lain. Petani Rusli menggambarkan kerugian itu dengan mengatakan, “Turunnya hujan harusnya membawa berkah, tetapi kali ini yang turun malah limbah ke sawah kami.” Keluhan tersebut menegaskan bahwa pencemaran sawah Aceh bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga gangguan langsung terhadap musim tanam dan penghidupan warga.
Sampel menjadi langkah awal, bukan pemulihan
Pada Kamis, 5 November 2026, DLH Aceh Timur turun ke Panton Meureubo dan mengambil sampel dari sejumlah sawah tercemar untuk mengetahui jenis limbah yang masuk ke lingkungan. Sampel tersebut dikirim ke laboratorium DLH Provinsi Aceh untuk diuji, dan hasilnya akan diumumkan setelah tersedia. Pemeriksaan ini merupakan langkah awal yang diperlukan: tanpa identifikasi pencemar, dasar untuk menilai dampak dan menentukan tindak lanjut masih terbatas. Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan hasil pengujian maupun langkah pemulihan lahan. Karena itu, pengambilan sampel belum dapat dianggap sebagai penyelesaian bagi petani yang kehilangan masa tanam. Warga memerlukan kejelasan mengenai hasil laboratorium dan tindakan berikutnya, sementara kerusakan lahan tetap menjadi persoalan yang perlu ditangani.
DLH Aceh Timur menyatakan aktivitas pengeboran ilegal melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; jika terbukti merusak lingkungan, kegiatan itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan. Pernyataan tersebut menempatkan pencemaran ini dalam konteks tanggung jawab, bukan hanya soal teknis membersihkan sawah. Kesimpulannya, uji laboratorium harus diikuti keterbukaan hasil dan penjelasan mengenai pemulihan lahan. Tanpa tindak lanjut yang jelas, petani tetap menanggung akibat limbah minyak ilegal sementara sumber pencemaran belum ditangani secara tuntas.
