Angka penyaluran belum sama dengan rumah rampung
Program BSPS adalah bantuan pemerintah untuk mendorong perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dengan keberhasilannya pada akhirnya ditentukan oleh rumah yang selesai direnovasi dan layak dihuni. Data yang disampaikan menyebut program ini telah membiayai 97.409 dari target 113.632 unit, tetapi baru 13.176 rumah menyelesaikan seluruh pekerjaan fisik. Jarak antara dua angka itu menjadi alasan untuk tidak menyamakan penyaluran bantuan dengan hasil renovasi. Angka unit yang dibiayai menunjukkan bantuan telah dialokasikan atau disalurkan kepada penerima; angka rumah rampung menunjukkan pekerjaan di lapangan telah tuntas. Keduanya penting, tetapi hanya penyelesaian fisik yang langsung menggambarkan hasil bedah rumah bagi keluarga. Karena itu, capaian program seharusnya dibaca melalui tiga ukuran yang berbeda: anggaran yang terserap, rumah yang memperoleh pembiayaan, dan rumah yang benar-benar selesai.
Serapan anggaran tinggi, tetapi belum menjawab soal hasil
Per 10 November 2026 pukul 12.00 WIB, realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Kota tercatat 80,05 persen, setara Rp2,33 triliun dari pagu Rp2,91 triliun; angka ini melampaui rata-rata realisasi Kementerian PKP sebesar 74,25 persen. Capaian tersebut menunjukkan uang telah dibelanjakan atau diproses dalam pelaksanaan program, bukan bahwa seluruh rumah yang dibantu sudah selesai direnovasi. Demikian pula, 97.409 unit yang dibiayai menandai jangkauan pendanaan, bukan jumlah pekerjaan yang sudah tuntas. Perbedaan ini penting bagi warga: bantuan yang tercatat belum otomatis menjadi rumah yang siap dihuni jika pengerjaan fisik masih berlangsung. Maka, angka serapan yang tinggi layak diapresiasi sebagai kemajuan administrasi dan pelaksanaan, tetapi belum cukup untuk menyatakan program bedah rumah berhasil mencapai manfaat akhirnya.
Target 98 persen perlu diimbangi penyelesaian
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menargetkan serapan anggaran Ditjen Perumahan Perdesaan sebesar 98 persen, lebih tinggi daripada target kementerian sebesar 97 persen. Target ambisius ini dapat mendorong percepatan, tetapi menjelang penutupan tahun, mengejar persentase belanja tanpa menuntaskan pekerjaan akan menghasilkan capaian yang timpang. Maruarar menegaskan bahwa percepatan serapan tidak boleh hanya berorientasi pada angka realisasi, melainkan harus memberi dampak nyata bagi masyarakat melalui program yang tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel. Penekanan itu tepat: anggaran perumahan baru bermakna penuh ketika bantuan sampai kepada penerima dan renovasi rumah perdesaan diselesaikan dengan mutu yang layak. Ukuran keberhasilan seharusnya tidak berhenti pada dana yang terserap atau unit yang masuk daftar pembiayaan.
Ukur kemajuan dari rumah yang bisa dihuni
Ditjen Perumahan Perdesaan menyebut serapan anggaran Bedah Rumah telah mencapai 93 persen. Ditjen juga menargetkan peningkatan capaian Laporan Penggunaan Dana hingga 61 persen pada akhir November atau awal Desember 2026. Sementara itu, Kementerian PKP meminta jajarannya memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program menjelang akhir tahun. Langkah tersebut perlu dinilai bukan hanya dari kecepatan pelaporan, tetapi juga dari apakah pekerjaan setiap rumah selesai dan memenuhi standar. Pemerintah patut melaporkan secara terpisah jumlah dana terserap, unit yang dibiayai, dan unit yang telah tuntas secara fisik agar masyarakat dapat melihat kesenjangan serta tindak lanjutnya. Kesimpulannya, serapan anggaran 80 persen dan pembiayaan 97.409 unit adalah kemajuan, tetapi keberhasilan program BSPS pada akhirnya harus diukur dari rumah-rumah yang benar-benar rampung.






