Dari “kandang ayam” ke Sekolah Rakyat Indonesia
Sekolah Rakyat Indonesia adalah program pendidikan berasrama, gratis, dengan fasilitas modern yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan berkualitas, lingkungan belajar layak, serta dukungan gizi dan kesehatan yang terintegrasi. Kontras paling telanjang program ini tampak jika dibandingkan dengan potret sekolah dasar di banyak daerah tertinggal. Di Gowa, sebuah sekolah kelas jauh berdinding seng seluas 6 x 8 meter menampung 17 siswa dengan hanya dua guru, dan seluruh murid kelas 1 sampai 6 digabung dalam satu ruangan belajar. Bangunannya yang mirip “kandang ayam” dibangun swadaya warga karena sejak kemerdekaan kampung ini tak pernah memiliki fasilitas pendidikan, sehingga 99 persen penduduknya buta huruf. Inilah celah yang hendak ditutup Sekolah Rakyat: ketimpangan infrastruktur pendidikan daerah yang sudah terlalu lama dinormalisasi.
Krisis infrastruktur pendidikan daerah: belajar dalam rasa cemas
Krisis infrastruktur pendidikan daerah bukan sekadar soal bangunan jelek; ini soal rasa aman dan martabat anak. Di Seluma, bangunan SDN 178 nyaris tinggal puing karena struktur rapuh yang ambruk dan rata dengan tanah, sementara satu-satunya ruangan tersisa disekat darurat untuk menampung seluruh siswa sekaligus ruang guru dan kepala sekolah. Setiap langit menghitam, proses belajar harus dihentikan dan siswa dipulangkan lebih awal demi menghindari risiko bangunan roboh. Di Gowa, musim hujan berarti sekolah terpaksa diliburkan karena atap bocor dan rawan tersapu angin kencang. Ini bukan insiden kebetulan, tetapi hasil dari abainya negara terhadap pendidikan anak miskin: 227.000 anak usia SD, 499.000 usia SMP, dan 3,4 juta usia SMA belum pernah sekolah atau putus sekolah. Membiarkan situasi ini berlanjut berarti mengabadikan kemiskinan sebagai takdir, bukan sebagai kegagalan kebijakan.
Sekolah Rakyat sebagai jawaban struktural, bukan proyek kosmetik
Sekolah Rakyat Indonesia didesain bukan sebagai proyek cat ulang gedung tua, tetapi sebagai instrumen struktural untuk menarik anak miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Presiden menegaskan, program ini adalah bukti komitmen untuk memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi dan memastikan anak dari orang tua miskin tidak harus tetap miskin. Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berasrama dengan pendekatan terintegrasi: pendidikan formal, keterampilan hidup, dan pemberdayaan ekonomi melalui kurikulum vokasional. Negara datang lengkap, bukan setengah hati: pendidikan gratis, pemenuhan kebutuhan gizi, pemeriksaan kesehatan rutin, hingga layanan sosial yang menyentuh problem gizi buruk, masalah gigi, telinga, dan anemia yang banyak ditemukan saat awal masuk sekolah. "Sekolah Rakyat bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak dan berkualitas secara gratis," demikian ditegaskan pemerintah.
Dari Tanah Datar hingga Lamandau: prototipe fasilitas sekolah modern
Program ini mulai berwujud nyata dalam bentuk fasilitas sekolah modern di berbagai daerah. Di Tanah Datar, proyek Sekolah Rakyat tahap III dirancang untuk menampung 3.000 siswa di atas lahan 22 hektare, dengan target rampung pada 2027 dan skema design and build agar kapasitas besar dan desain kompleks langsung menyatu dari awal. Lahan seluas itu disiapkan untuk fasilitas lengkap bagi siswa dan tenaga pendidik, mengirim pesan bahwa anak miskin berhak atas kampus yang luas, bukan sekadar ruang darurat. Di Lamandau, pemerintah daerah menyiapkan 8,6 hektare lahan untuk gedung permanen Sekolah Rakyat yang mulai dibangun pada Oktober 2026. Ini bukan kasus tunggal: program Sekolah Rakyat juga menargetkan daerah seperti Pekalongan, Mempawah, dan Aceh Utara sebagai bagian dari percepatan puluhan lokasi baru yang dituntaskan antara 2027 hingga 2028.
Mengapa Sekolah Rakyat harus diawasi ketat, bukan sekadar disambut
Antusiasme terhadap Sekolah Rakyat Indonesia sah, tetapi euforia tanpa pengawasan berbahaya. Pemerintah mengklaim telah membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat, dengan target naik menjadi 200 dan 300 dalam beberapa tahun berikutnya. Target ini ambisius, namun kualitas akan runtuh bila tata kelola longgar. Guru dan tenaga kependidikan harus disiapkan memahami latar belakang sosial- ekonomi murid, karena program ini pada hakikatnya juga proses rehabilitasi sosial. Asrama bukan sekadar tempat tinggal; di sana siswa menerima makanan bergizi tiga kali sehari plus dua kali makanan ringan, pemeriksaan kesehatan lengkap, delapan set seragam, perlengkapan belajar, hingga laptop untuk pembelajaran digital. Tanpa transparansi pengadaan, pendampingan sosial yang konsisten, dan pemantauan publik, fasilitas sekolah modern ini bisa menyempit menjadi cerita indah di atas kertas, sementara di Gowa dan Seluma, anak-anak tetap belajar di ruang seng dan bangunan nyaris roboh.
