Peluang ada, tetapi proyek belum konkret
Energi nuklir adalah sumber listrik yang dihasilkan melalui reaksi nuklir di pembangkit, dan dapat menyumbang pasokan besar serta stabil, tetapi bukan energi terbarukan. Dalam pembahasan yang disampaikan pada 3 November 2026, Kim Chanwoo, Konselor Menteri Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia, mengatakan Korea Selatan melihat peluang kerja sama nuklir dengan Indonesia dan kedua negara telah memiliki komitmen yang tercantum dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama Energi Bersih. Bagi Indonesia, tawaran ini patut dinilai sebagai opsi, bukan keputusan bahwa PLTN akan segera dibangun. Korea Selatan membawa pengalaman mengembangkan pembangkit dan mengekspor teknologinya, sedangkan Indonesia masih perlu menetapkan arah, lokasi, dan syarat pelaksanaan. Karena itu, kata “penjajakan” penting: pembahasan yang produktif belum sama dengan proyek yang disepakati, apalagi pembangkit yang siap memasok listrik.
AI menambah tekanan pada pasokan listrik
Latar pembicaraan ini adalah pertumbuhan kebutuhan listrik AI, pembangunan pusat data, dan ekspansi teknologi yang membutuhkan pasokan besar dan berkesinambungan. Pusat data yang sedang dikembangkan pemerintah ikut mendorong kebutuhan sumber energi baru, menurut Kim. Dampaknya tidak berhenti pada perusahaan teknologi: jika pasokan tertinggal dari permintaan, rumah tangga dan pelaku usaha juga berkepentingan pada keandalan sistem listrik. Nuklir dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat ketahanan energi, tetapi tidak semestinya dipasarkan sebagai jawaban tunggal atau disamakan dengan energi terbarukan. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2025–2034 menargetkan tambahan kapasitas 69,5 gigawatt, termasuk 42,6 GW dari energi baru dan terbarukan serta 10,3 GW dari penyimpanan energi. Di dalam rencana itu, kapasitas PLTN yang dicantumkan adalah 0,5 GW. Angka tersebut menunjukkan ruang nuklir masih terbatas dibanding keseluruhan target.
Menurut World Nuclear Association, 26 reaktor Korea Selatan berkapasitas total sekitar 25.609 megawatt listrik memasok kira-kira sepertiga kebutuhan listrik negara itu. Pengalaman tersebut memberi calon mitra alasan untuk menawarkan kerja sama, tetapi bukan bukti bahwa model yang sama otomatis cocok diterapkan di Indonesia.
Sebelum membangun, jawab pertanyaan sulit
Tahap berikutnya seharusnya bukan mengejar pengumuman proyek, melainkan menjernihkan prasyaratnya. Kedua pemerintah perlu menerangkan pilihan teknologi, pembagian tanggung jawab, proses perizinan dan pengawasan keselamatan, serta cara memastikan pengelolaan limbah dan kesiapan lokasi. Ini adalah hal yang perlu dikaji sebelum keputusan, bukan rincian kesepakatan yang sudah diumumkan. Kim menyatakan kerja sama memerlukan studi dan penelitian teknis sebelum masuk ke proyek spesifik, dan belum ada proyek tertentu untuk diumumkan. Pemerintah Indonesia menargetkan penentuan lokasi PLTN pada 2026 atau paling lambat 2027. Tenggat itu dapat membantu mengarahkan kajian, tetapi penetapan lokasi bukan pengganti penilaian keselamatan, penerimaan masyarakat, dan kecocokan dengan kebutuhan jaringan. Kedutaan Korea Selatan menyatakan akan melanjutkan komunikasi dengan kementerian serta perusahaan terkait untuk mengembangkan peluang yang saling menguntungkan.
Ukur kerja sama dari manfaat publik
Energi nuklir Indonesia sebaiknya dinilai berdasarkan kontribusinya pada pasokan yang aman, stabil, dan sesuai kebutuhan jangka panjang—bukan semata-mata pada kemampuan menarik mitra teknologi. Pemerintah perlu membandingkan opsi nuklir dengan sumber energi lain dan penyimpanan, sembari terbuka mengenai risiko, tata kelola, serta dampak bagi warga di sekitar lokasi. Korea Selatan mengoperasikan 26 reaktor dan memiliki empat reaktor lain dalam konstruksi, tetapi skala pengalaman itu hanya menjadi modal untuk berdiskusi, bukan alasan untuk melewati pemeriksaan lokal. Kerja sama nuklir dapat menjadi bagian dari strategi menghadapi lonjakan kebutuhan listrik AI jika kajiannya menunjukkan manfaat dan seluruh syarat keselamatan terpenuhi. Sampai bukti serta keputusan itu tersedia, posisi paling masuk akal adalah melanjutkan penjajakan dengan transparan dan tanpa menganggap nuklir sebagai energi terbarukan ataupun solusi otomatis.
