Porsi kecil, tanggung jawab besar
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang menghimpun penerimaan dan mengalokasikannya untuk membiayai kebutuhan negara serta kesejahteraan masyarakat. Ukurannya terhadap ekonomi memang terbatas, tetapi dampaknya bergantung pada pilihan belanja dan kemampuan negara mengumpulkan dana.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut porsi APBN terhadap PDB Indonesia sekitar 14–15%, sementara sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung di luar anggaran pemerintah. Gambaran itu menegaskan bahwa rumah tangga, perusahaan, dan eksportir juga menggerakkan ekonomi. Pemerintah tidak bisa mengandalkan belanja negara sendirian untuk mendorong pertumbuhan atau membiayai seluruh agenda pembangunan.
Namun, angka yang relatif kecil bukan alasan untuk mengecilkan fungsi APBN. Negara tetap menentukan prioritas melalui belanja, mengarahkan dukungan ke sektor yang membutuhkan, dan berupaya memastikan setiap alokasi menghasilkan manfaat luas. Ukuran APBN membatasi jangkauan langsung pemerintah; kualitas keputusan fiskal menentukan seberapa jauh manfaatnya dirasakan.
Penerimaan negara adalah fondasi pembangunan
Pembangunan tidak dapat berjalan hanya dengan daftar kebutuhan. Suahasil mengingatkan bahwa rencana belanja harus ditopang penerimaan negara yang memadai. Tanpa sumber dana yang terkumpul, pemerintah kehilangan kemampuan untuk membiayai prioritas, dari pembangunan hingga penyediaan layanan bagi masyarakat.
Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan negara sekitar Rp3.400 triliun pada 2027 untuk membiayai belanja negara sekitar Rp4.000 triliun. Target ini menunjukkan skala kebutuhan sekaligus pentingnya pengelolaan penerimaan yang konsisten. Penerimaan bukan angka administratif semata: ia menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan anggaran yang dapat dijalankan, bukan sekadar menjanjikan.
Tantangannya bukan semata-mata memperbesar belanja, melainkan memastikan sumber pendanaan cukup dan penggunaannya tepat. Belanja yang produktif dapat membantu pertumbuhan serta memperluas manfaat pembangunan. Sebaliknya, anggaran tanpa penerimaan yang kuat berisiko membuat prioritas publik bergantung pada janji yang tak punya pembiayaan.
Tiga fungsi APBN untuk kesejahteraan
Dalam penjelasan Suahasil, tiga peran APBN saling terkait: mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal. Ketiganya patut dipandang sebagai satu kesatuan. Pertumbuhan tanpa perlindungan dapat meninggalkan kelompok rentan, sementara perlindungan yang tidak ditopang fiskal sehat sulit dipertahankan.
- Mendorong pertumbuhan: belanja pendidikan dan kesehatan memperkuat sumber daya manusia, infrastruktur memperluas akses dan menekan biaya usaha, sedangkan dukungan fiskal dapat membantu investasi, produksi, dan ekspor.
- Melindungi masyarakat: APBN perlu memberi ruang bagi negara untuk merespons tekanan ekonomi, gangguan pekerjaan, maupun bencana, sembari menjaga agar kegiatan dan kebutuhan warga tidak terabaikan.
- Menjaga kredibilitas fiskal: pengelolaan anggaran harus terukur dan sehat, termasuk melalui komitmen menjaga defisit di bawah 3% PDB.
Perlindungan itu juga menyangkut hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: layanan publik yang tetap berjalan dan bantuan ketika masyarakat menghadapi tekanan. APBN yang kuat, menurut Suahasil, harus membiayai pembangunan, menjaga layanan publik, dan melindungi rakyat. Karena itu, manfaat anggaran sebaiknya dinilai dari dampak nyata, bukan hanya besarnya angka belanja.
Anggaran terbatas tetap bisa berdampak luas
Porsi APBN PDB yang hanya sekitar 14–15% mengingatkan bahwa pemerintah bukan satu-satunya penggerak ekonomi. Peran negara yang paling berguna bukan mengambil alih seluruh kegiatan, melainkan mengarahkan belanja ke kebutuhan yang sulit dipenuhi pasar sendiri dan mengorkestrasi kerja bersama pelaku ekonomi.
Pada saat yang sama, penerimaan negara harus menopang komitmen pembangunan secara nyata. Kepercayaan publik pada kebijakan fiskal tidak cukup dibangun dengan sasaran belanja yang ambisius; ia juga bergantung pada penerimaan yang memadai, pengeluaran yang tepat sasaran, dan kemampuan mempertahankan layanan ketika tekanan datang.
Kesimpulannya, kecilnya porsi APBN bukan bukti bahwa negara tidak penting. Justru karena ruang fiskal terbatas, penerimaan negara perlu dikumpulkan dan digunakan dengan disiplin. APBN yang diarahkan untuk pertumbuhan, perlindungan, serta kredibilitas fiskal dapat memberi manfaat besar bagi kesejahteraan tanpa berpura-pura bahwa pemerintah sendirian menciptakan seluruh ekonomi.
