Stunting menuntut kerja bersama
Pencegahan stunting adalah upaya terpadu untuk memastikan anak tumbuh optimal dengan menangani kebutuhan gizi sekaligus kondisi keluarga dan lingkungan yang memengaruhi kesehatan mereka. Karena itu, keberhasilannya tidak bisa diserahkan kepada layanan medis saja. Bappeda NTB menegaskan bahwa penanganan stunting tak dapat berjalan parsial dan memerlukan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya layanan kesehatan atau bantuan gizi darurat.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, saat menjadi narasumber dalam Diseminasi dan Edukasi Pangan Fungsional Hasil Riset dan Inovasi untuk Percepatan Penanganan Stunting pada Kamis, 22 Oktober 2026. Penekanan ini tepat: asupan bergizi akan sulit memberi hasil maksimal jika keluarga masih menghadapi air tercemar, sanitasi buruk, atau minim dukungan pengasuhan. Gerakan pentahelix penting bukan sebagai slogan koordinasi, melainkan cara memastikan penyebab yang berbeda ditangani bersama.
Pentahelix harus terasa hingga rumah tangga
Kerangka pentahelix mengajak pemerintah daerah dan desa, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, media, keluarga, serta masyarakat luas mengambil peran dalam penanganan stunting. Bappeda bertugas menyelaraskan perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan agar kontribusi mereka tidak berjalan sendiri-sendiri. Namun ukuran keberhasilan bukan jumlah rapat atau program yang tercatat, melainkan apakah keluarga memperoleh dukungan yang sesuai kebutuhannya.
Pencegahan juga perlu dimulai sebelum masalah terlihat pada balita: dari remaja putri dan calon pengantin, berlanjut pada kehamilan, lalu masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Di desa, pendekatan ini dapat berarti layanan gizi bagi satu keluarga, akses air bersih bagi keluarga lain, atau dukungan ekonomi dan edukasi pengasuhan. Program Desa Berdaya diarahkan untuk mengenali kebutuhan spesifik tersebut agar bantuan lebih tepat guna.
Sebelas sektor dan data sebagai penghubung
Pemerintah Provinsi NTB mengintegrasikan 11 organisasi perangkat daerah yang mengelola kegiatan dan anggaran stunting, meliputi kesehatan, infrastruktur, pertanian, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Bappeda mengoordinasikan perencanaan intervensi spesifik—seperti kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, dan pendampingan pengasuhan—serta intervensi sensitif di luar layanan medis. Pada APBD 2026, alokasi yang ditandai khusus untuk upaya ini mencapai Rp252,23 miliar.
Koordinasi perlu ditopang data yang dapat dipakai untuk menentukan tindakan, bukan berhenti sebagai laporan. Pemerintah menyatukan informasi dari pencatatan gizi berbasis masyarakat, data keluarga berisiko stunting, dan data pekerja pembangunan manusia agar sasaran program lebih presisi. Tanpa basis bersama, bantuan berisiko tumpang tindih atau melewatkan keluarga yang membutuhkan. Integrasi anggaran dan data menjadi fondasi agar 11 sektor bergerak menuju sasaran yang sama.
Kemajuan belum menghapus kesenjangan
Data Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan prevalensi stunting di NTB turun dari 37,85 persen pada 2019 menjadi 29,8 persen pada 2024. Sementara itu, data Dinas Kesehatan NTB mencatat penurunan dari 13,2 persen pada Desember 2025 menjadi 12,84 persen pada triwulan II 2026. Angka dari dua sumber dan periode tersebut sama-sama menunjukkan kemajuan, tetapi tidak berarti tantangan selesai; pengukuran yang berbeda juga perlu dibaca sesuai sumbernya.
Ketimpangan wilayah menegaskan perlunya tindakan yang lebih terarah. Pada Juni 2026, prevalensi tercatat 21,06 persen di Lombok Timur, 12,93 persen di Lombok Utara, dan 12,46 persen di Kabupaten Bima. Di sejumlah lokasi, asupan gizi saja belum cukup karena air bersih, jamban layak, dan pola pengasuhan turut menentukan hasil. Pemerintah NTB menyatakan akan memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program di lapangan.
Kesimpulannya, gerakan pentahelix hanya bernilai jika koordinasi berubah menjadi perbaikan yang dirasakan keluarga: makanan bergizi, lingkungan sehat, dan dukungan pengasuhan yang tepat. Pencegahan stunting tidak boleh berhenti pada layanan medis, dan kemajuan stunting di NTB akan lebih berarti bila intervensi menjangkau wilayah serta rumah tangga yang paling membutuhkan.
