Forum penting, hasilnya yang menentukan
KTT ASEAN adalah pertemuan para pemimpin Asia Tenggara untuk membahas kepentingan bersama, merespons persoalan kawasan, dan memperkuat kerja sama antarnegara anggota. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-49 ASEAN di Manila pada 15–17 November 2026, setelah tiba di Filipina pada 14 November. Agenda ini memberi Indonesia ruang untuk ikut membentuk pembahasan, tetapi arti penting kehadiran itu pada akhirnya bergantung pada hasil yang dapat disepakati.
Prabowo dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat tinggi bersama para pemimpin ASEAN. Kehadiran tersebut juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif memperkuat hubungan dan kerja sama di Asia Tenggara. Namun, diplomasi tidak cukup diukur dari partisipasi dalam forum: isu kawasan ASEAN yang sudah berlarut-larut menuntut pembicaraan yang menghasilkan langkah lanjutan. Tiga persoalan yang membayangi pertemuan—Laut China Selatan, Myanmar, dan kabut asap lintas batas—menjadikan KTT ini ujian bagi kemampuan kawasan mengubah dialog menjadi tindakan.

Laut China Selatan: negosiasi perlu bergerak maju
Sengketa Laut China Selatan menjadi salah satu agenda paling sensitif, terutama karena negosiasi ASEAN dan China mengenai Code of Conduct (CoC) masih menghadapi sejumlah ganjalan. Filipina, selaku ketua ASEAN 2026, menyebut sekitar 70% rancangan CoC telah disepakati. Angka itu menunjukkan kemajuan, tetapi belum menjamin adanya aturan yang tuntas: cakupan perjanjian, status hukumnya, dan mekanisme penerapan masih belum menemukan titik temu.
Karena itu, KTT ASEAN Manila perlu mendorong penyelesaian bagian yang tersisa, bukan sekadar merayakan persentase yang telah tercapai. Klaim maritim yang tumpang tindih melibatkan sejumlah negara Asia Tenggara, sementara aktivitas kapal China juga pernah memicu ketegangan di sekitar Laut Natuna Utara. Indonesia bukan pengklaim utama dalam sengketa teritorial tersebut, tetapi stabilitas perairan tetap berkaitan dengan kepentingan kawasan. CoC yang jelas dan dapat dijalankan akan lebih berguna daripada kesepakatan yang berhenti di atas kertas.
Myanmar dan kabut asap menguji solidaritas
Krisis politik Myanmar masih menjadi pekerjaan rumah ASEAN sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada Februari 2021. Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN pada April tahun itu menyediakan kerangka untuk menghentikan kekerasan, membuka dialog, menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan memfasilitasi mediasi. Namun, konflik yang berlanjut dan perpecahan politik membuat pelaksanaannya belum sesuai harapan.
KTT ini semestinya mendorong langkah tambahan agar konsensus tidak menjadi komitmen tanpa kemajuan. Pembatasan keterwakilan politik Myanmar dalam pertemuan ASEAN menandai sulitnya mencari jalan keluar, tetapi kebuntuan bukan alasan untuk membiarkan upaya meredakan krisis berhenti. Isu ketiga, kabut asap lintas batas, juga mengingatkan bahwa dampak persoalan lingkungan tidak berhenti di garis perbatasan. Ketiganya menuntut koordinasi yang berkelanjutan, bukan hanya perhatian dalam satu rangkaian pertemuan.
Ukuran keberhasilan adalah tindak lanjut
Prabowo di Filipina membawa kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat dialog dan kerja sama regional bersama para pemimpin ASEAN. Kesempatan itu penting, tetapi hasilnya perlu dinilai dari apakah pertemuan menghasilkan dorongan konkret: negosiasi CoC yang maju, upaya yang lebih efektif menghadapi krisis Myanmar, dan kerja bersama menangani kabut asap lintas batas.
Tantangan ketiga isu ini berbeda, tetapi benang merahnya sama: persoalan kawasan tak akan selesai hanya dengan pernyataan komitmen. KTT ke-49 harus menjaga agar pembahasan berlanjut menjadi kerja sama dan tindak lanjut yang dapat dipantau. Kehadiran presiden Indonesia memberi bobot pada dialog, sementara kemauan negara anggota untuk bertindak akan menentukan dampaknya. Kesimpulannya, nilai KTT ini bukan pada banyaknya isu yang disebut, melainkan pada kemajuan yang benar-benar dicapai setelah para pemimpin pulang.






