Rokok dan Miras Ilegal: Masalah Cukai yang Berubah Jadi Masalah Kepercayaan
Rokok ilegal bea cukai dan miras ilegal sindikat merujuk pada barang kena cukai berupa rokok dan minuman beralkohol yang diproduksi, dikirim, atau diedarkan tanpa pita cukai resmi, tanpa pelunasan kewajiban negara, dan sering memanfaatkan celah pengawasan barang terlarang di jalur distribusi legal seperti jasa ekspedisi perdagangan ilegal sehingga menggerus penerimaan negara dan merusak iklim usaha yang patuh hukum. Persoalan ini sudah bergeser dari sekadar pelanggaran administratif menjadi isu kepercayaan publik terhadap kemampuan negara menindak perdagangan ilegal. Ketika publik melihat rokok dan miras tanpa pita cukai beredar bebas, wajar jika muncul pertanyaan: seberapa serius bea cukai membongkar modus dan sindikat, dan di mana titik lemahnya pengawasan lintas daerah? Artikel ini berangkat dari operasi bongkar modus di Malang dan kritik keras terhadap bea cukai di Jambi untuk menilai jawabannya.
Operasi Bea Cukai Malang: Sisi Tegas Negara Menghadang Modus Ekspedisi
Di Malang, bea cukai menunjukkan wajah tegas negara terhadap rokok ilegal bea cukai dan miras ilegal sindikat. Kantor Bea Cukai Malang menggagalkan dua pengiriman barang kena cukai ilegal melalui jasa ekspedisi di Kota Malang dengan mengamankan 50 botol minuman keras dan 26.020 batang rokok tanpa pita cukai. Penindakan pertama di sebuah ekspedisi di Kecamatan Sukun mengungkap Arak Bali Golongan C tanpa pita cukai dengan total 30 liter dan nilai barang sekitar Rp2 juta serta potensi kerugian negara Rp3,03 juta. Penindakan kedua di Kecamatan Kedungkandang menemukan 1.301 bungkus berisi 26.020 batang rokok SKM dan SPM, dengan nilai sekitar Rp38.671.700 dan potensi kerugian penerimaan Rp19.430.120. "Upaya pemberantasan peredaran rokok dan miras ilegal akan terus kami lakukan secara konsisten," tegas Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores. Operasi bongkar modus ini jelas menunjukkan bahwa jalur ekspedisi perdagangan ilegal sudah menjadi salah satu medan utama pertempuran.
Hearing Panas di Jambi: Ketika Kewenangan Jadi Tameng dari Tuntutan Publik
Kontras dengan Malang, di Jambi yang mengemuka bukan keberhasilan penindakan, melainkan kemarahan publik terhadap batas kewenangan bea cukai. Hearing antara Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) dan JARI dengan pihak Bea Cukai Jambi berlangsung panas, setelah mereka mempertanyakan dugaan peredaran barang ilegal di pasar dan kemungkinan masuk dari luar negeri. Perwakilan bea cukai menjelaskan bahwa bila barang ilegal sudah beredar atau terlanjur lolos dari luar negeri, institusi tersebut tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan. Pernyataan ini memicu ledakan emosi Sekjen AMUK, Gusti Randa, yang mempertanyakan fungsi pengawasan barang terlarang: "Kalau barang ilegal sudah beredar dan Bea Cukai tidak bisa melakukan penindakan, lalu apa kerja Bea Cukai?". AMUK dan JARI menuntut penjelasan terang soal mekanisme pengawasan, penindakan, dan koordinasi dengan aparat lain. Mereka mengingatkan, masyarakat membutuhkan tindakan, bukan berlindung di balik frasa "bukan kewenangan kami".
Modus Ekspedisi dan Celah Lintas Daerah: Sindikat Memanfaatkan Fragmentasi Negara
Jika operasi di Malang dan hearing di Jambi dilihat sebagai satu rangkaian, gambarannya mengkhawatirkan: sindikat miras ilegal dan rokok tanpa pita cukai memanfaatkan jasa ekspedisi dan celah pengawasan lintas daerah, sementara institusi negara masih terjebak dalam batas sektor dan kewenangan. Bea Cukai Malang menyatakan pengawasan jalur distribusi dan jasa ekspedisi terus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah peredaran barang kena cukai ilegal. Tetapi di Jambi, AMUK dan JARI justru mempersoalkan apakah mekanisme pengawasan dan koordinasi antar penegak hukum cukup kuat ketika barang sudah masuk pasar. Tantangannya jelas: sindikat ini tidak mengenal batas administratif, sedangkan aparat dibatasi garis kewenangan. Selama pengawasan barang terlarang masih terfragmentasi, ekspedisi perdagangan ilegal akan tetap menjadi jalur favorit distribusi, dan setiap daerah berisiko menjadi mata rantai lemah berikutnya dalam jaringan yang sama.
Kesimpulan: Dari Penindakan Spasial ke Strategi Nasional Terpadu
Kasus rokok ilegal bea cukai dan miras ilegal sindikat yang muncul di dua provinsi ini menyodorkan pelajaran yang keras: penindakan kuat di satu titik tidak banyak artinya jika di titik lain kewenangan dijadikan alasan untuk tidak bertindak. Di Malang, barang bukti sudah diamankan untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan dan bea cukai berkomitmen terus memperketat pengawasan. Di Jambi, publik masih menunggu pernyataan lengkap dari pihak bea cukai terkait kewenangan penindakan terhadap barang ilegal yang telah beredar. Jika negara ingin menutup celah ekspedisi perdagangan ilegal, pengawasan barang terlarang harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama lintas institusi, bukan sekadar tugas administratif satu kantor. Kuncinya bukan hanya operasi bongkar modus yang sporadis, melainkan strategi nasional terpadu yang membuat sindikat kehabisan ruang bermain di setiap ruas rantai distribusi—dari pelabuhan hingga rak pasar.
