Paradoks: Rajin Pakai AI, Lalai Membangun Literasi
Paradoks literasi AI masyarakat adalah situasi ketika orang menggunakan kecerdasan buatan secara intensif untuk mencari informasi, membuat konten, dan belajar keterampilan baru, tetapi tidak memiliki kemampuan membaca mendalam, berpikir kritis, serta memahami bagaimana algoritma bekerja dan apa batasan jawabannya, sehingga rentan disesatkan oleh informasi yang bias atau keliru. Fenomena ini kini tampak jelas: kemampuan membaca dan kegemaran membaca masih menjadi pekerjaan rumah, sementara adopsi teknologi AI tumbuh pesat dan menempatkan negara ini sebagai salah satu pemimpin di kawasan. Ledakan adopsi AI seakan merayakan kemenangan teknologi, tetapi di sisi lain menyingkap kelemahan serius literasi digital Indonesia. Kita menyukai jawaban instan dari chatbot, namun enggan membaca teks panjang dan memeriksa sumber. Ketika kemampuan memperoleh jawaban melesat, kemampuan memahami jawaban itu tertinggal jauh. Di titik inilah paradoks berubah menjadi masalah tata kelola pengetahuan: AI mempercepat arus informasi, tetapi tanpa literasi digital yang kuat, arus itu berpotensi menyeret masyarakat ke kubangan misinformasi dan analisis dangkal, bukannya mengangkat kualitas dialog publik.
Data yang Mengkhawatirkan: Skor Rendah, Interaksi Tinggi
Kontras antara angka literasi dan adopsi teknologi AI terlalu jelas untuk diabaikan. Berdasarkan data OECD, siswa usia 15 tahun hanya meraih rata-rata 359 poin dalam kemampuan membaca, jauh di bawah rata-rata 476 poin. Tingkat Kegemaran Membaca nasional juga berada di kategori rendah dengan skor 54,8. Pada saat yang sama, laporan e-Conomy SEA 2025 menunjukkan pendapatan aplikasi berbasis AI tumbuh 127% pada paruh pertama 2025, menjadi pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara. Sebanyak 80% pengguna berinteraksi dengan AI setiap hari dan 79% menyatakan mempelajari atau meningkatkan keterampilan terkait AI. Angka-angka ini menyampaikan pesan tegas: kita lebih sibuk bertanya kepada mesin daripada melatih otak melalui bacaan mendalam. Di atas kertas, tampak seolah masyarakat sudah melek teknologi. Namun penggunaan AI tanpa literasi membaca yang kuat hanya akan mencetak pengguna pasif, bukan warga kritis. Alih-alih memperkuat literasi AI masyarakat, tren ini berisiko melanggengkan kebiasaan menerima jawaban tanpa bertanya “siapa sumbernya, apa buktinya, dan apakah konteksnya lengkap?”.
Generasi Muda dan Tanggung Jawab Tata Kelola AI
Ketika AI menyusup ke ruang belajar, ruang kerja, hingga ruang hiburan, generasi muda tidak boleh hanya memposisikan diri sebagai pengguna yang patuh. Perkembangan AI yang semakin cepat menuntut mereka memahami teknologi bukan hanya dari sisi penggunaan, tetapi juga dari sisi kebijakan dan tata kelolanya. Di sinilah pentingnya inisiatif seperti Festival Teknologi Policy yang mengusung tema AI Governance dan menghadirkan ruang diskusi bagi anak muda untuk melihat teknologi dari perspektif kebijakan. Festival ini tidak berhenti memamerkan kecanggihan AI. Fokusnya adalah bagaimana AI dikembangkan dan dimanfaatkan secara aman, etis, transparan, dan bertanggung jawab. Mahasiswa diundang membahas keamanan data pribadi, etika, potensi bias, dan tanggung jawab pengguna, sehingga mereka tidak sekadar menjadi konsumen fitur, tetapi juga aktor yang ikut memikirkan tata kelola AI generasi muda ke depan. Dalam obrolan SPADA di Studio Pro2 Lhokseumawe pada 10 September 2026, mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe menilai ruang semacam ini penting untuk menjembatani perkembangan teknologi dengan kebutuhan masyarakat. Pesan yang mengemuka jelas: jika generasi digital ingin berdaya, mereka harus menguasai bukan hanya cara klik, tetapi juga cara mengkritik.
Mengapa Pemahaman Algoritma Kritis Menjadi Keterampilan Wajib
Di era di mana algoritma mengurutkan berita, memilih rekomendasi video, dan menyusun jawaban percakapan, pemahaman algoritma kritis menjadi keterampilan esensial. Tantangan literasi digital Indonesia kini bukan lagi sekadar kemampuan mengenali huruf, tetapi kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi serta teknologi secara kritis. Masyarakat memang dapat menggunakan chatbot AI untuk mencari jawaban, menulis, menerjemahkan, atau menghasilkan gambar. Namun ini berbeda dari kemampuan memeriksa kebenaran informasi, memahami bias, mengevaluasi sumber, dan mengetahui keterbatasan AI. Kemampuan membaca yang berorientasi tanya – “siapa sumbernya, apa buktinya, apakah konteksnya lengkap, apakah dapat dipercaya” – adalah inti literasi AI masyarakat. Tanpa kebiasaan bertanya seperti itu, algoritma mudah dipersepsikan sebagai otoritas netral, padahal ia dibangun di atas data yang bisa timpang dan tujuan yang bisa tidak sejalan dengan kepentingan publik. Pendekatan kritis terhadap algoritma dan pengaruh AI bukan lagi pilihan ekstra bagi kaum akademik; ia kini setara dengan kemampuan dasar membaca dan menulis bagi semua warga digital.
Perpustakaan, Ruang Literasi Digital, dan Kesimpulan yang Tak Nyaman
Merayakan Hari Kunjung Perpustakaan setiap 14 September seharusnya tidak hanya nostalgia tentang rak buku, tetapi refleksi tajam tentang masa depan literasi digital. Perpustakaan tidak bisa lagi dipandang sekadar gudang buku; ia harus menjadi ruang budaya membaca, pembelajaran sepanjang hayat, dan kemampuan memilah informasi. Koleksi digital, akses internet, diskusi, pelatihan literasi digital, dan edukasi penggunaan AI adalah strategi agar perpustakaan relevan bagi generasi muda, bukan tertinggal di belakang layar ponsel mereka. Kesimpulan yang tak nyaman adalah ini: adopsi teknologi AI telah melesat jauh, sementara kebiasaan membaca mendalam dan berpikir kritis tertinggal. Literasi bukan aksesoris, melainkan fondasi untuk membangun sumber daya manusia unggul dan ketahanan nasional. Tanpa fondasi itu, AI hanya akan menjadi mesin percepatan kebingungan kolektif. Jika kita ingin teknologi memperkuat masyarakat, bukan memperlebar jurang pengetahuan, maka investasi terbesar kita bukan pada perangkat atau aplikasi, tetapi pada kebiasaan bertanya, membaca, dan memahami – sejak dari ruang kelas sampai ke ruang perpustakaan.
