Insentif Rp3 Juta yang Tak Kunjung Turun
Insentif motor listrik adalah dukungan finansial pemerintah yang diberikan per unit sepeda motor listrik untuk menurunkan harga beli, mempercepat adopsi kendaraan listrik, dan sekaligus mendorong produksi lokal agar target volume yang besar dapat tercapai tanpa membebani konsumen berpenghasilan menengah ke bawah secara berlebihan. Ketika kebijakan seperti ini diumumkan, pelaku industri dan calon pembeli segera menyesuaikan harapan dan rencana belanja mereka. Tetapi memasuki September 2026, insentif motor listrik senilai Rp3 juta per unit masih belum diluncurkan dan belum ada pengumuman resmi. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa program insentif kendaraan listrik roda dua seharusnya mulai berjalan pada bulan ini, dengan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk hingga 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri. Kontras antara janji dan realisasi inilah yang mengikis rasa percaya, baik di sisi industri maupun konsumen yang menunggu kepastian harga.
Janji, PMK yang Molor, dan Pesan Buruk ke Industri
Purbaya sempat menegaskan, “Harusnya sih September sudah jalan itu (insentif),” ketika berbicara di Gedung DPR pada 18 Agustus. Namun hingga kini, pengerucutan aturan masih tertahan di Peraturan Menteri Keuangan yang disebut sedang disusun di Kementerian Keuangan. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya berkata, “Insentif motor listrik, kita tunggu saja PMK-nya,” sambil mengakui belum mengetahui tanggal pasti peluncuran. Di atas kertas, skema insentif memang telah dikoreksi: nominal per unit turun dari Rp5 juta menjadi Rp3 juta, tetapi kuota naik dari 500 ribu menjadi 1 juta unit. Pergeseran ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin mendorong produksi motor listrik lokal hingga 1 juta unit. Namun setiap penundaan tanpa tenggat jelas mengirim pesan bahwa kebijakan EV Indonesia belum matang. Masyarakat pun menilai insentif Rp3 juta per unit kurang menggiurkan, apalagi saat ketidakpastian waktu membuat mereka ragu mengunci pembelian.
Ekosistem Kendaraan Listrik yang Masih Jawa-Sentris
Di tengah kegaduhan soal insentif, masalah yang lebih mendasar sebenarnya adalah ekosistem kendaraan listrik yang timpang. Pertumbuhan pasar motor listrik memang naik, tetapi infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai masih sangat terkonsentrasi di Jawa, terutama kawasan Jabodetabek. Hingga Maret 2026, tercatat 4.892 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang beroperasi di 3.163 titik, serta 1.907 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum di seluruh wilayah. Namun sebaran SPBKLU didominasi Jawa dengan 1.480 unit, jauh meninggalkan Sumatera (238 unit), Bali (120), Sulawesi (48), Kalimantan (20), dan Nusa Tenggara yang hanya punya 1 unit. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa insentif motor listrik tanpa ekspansi infrastruktur charging akan menguntungkan kawasan yang sudah maju, sementara daerah lain tetap menjadi penonton di pinggir panggung transisi energi.
Usulan AISMOLI: Bangun Pasar dari Daerah yang ‘Belum Feasible’
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia mendorong pemerintah agar tidak sekadar memberi insentif motor listrik di sisi konsumen, tetapi juga insentif fiskal untuk infrastruktur di wilayah yang secara komersial belum dianggap menguntungkan. Rekomendasinya jelas: berikan keringanan pajak dan dukungan bagi investasi stasiun pengisian daya dan fasilitas swapping baterai di daerah terpencil dan wilayah yang tertinggal ekosistem EV-nya. Menurut Riniwaty Sinaga, pola ini sudah terbukti di China, di mana pemerintah fokus mempercepat pembangunan ekosistem lebih dulu untuk membuka pasar baru di daerah yang infrastrukturnya tertinggal. Saat ini investasi infrastruktur cenderung mengikuti populasi pengguna agar keekonomian tercapai, tetapi pendekatan itu memelihara kesenjangan. Infrastruktur yang hadir lebih dulu bisa meningkatkan kepercayaan diri calon pengguna dan mempercepat adopsi motor listrik. Tanpa strategi seperti ini, insentif hanya memicu penjualan di pusat, bukan membuka babak baru di daerah.
Insentif, Ekspansi di Luar Jawa, dan Keputusan yang Tak Boleh Ditunda
AISMOLI berharap pemerintah dan PLN mengambil peran sebagai penggerak pasar di luar Jawa, terutama di daerah yang memiliki surplus listrik. Logikanya sederhana: jika infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai tersedia merata, adopsi motor listrik di daerah akan meningkat lebih cepat, dan kepercayaan calon pengguna ikut naik. Di titik ini, penundaan insentif motor listrik senilai Rp3 juta per unit bukan sekadar soal administrasi PMK, melainkan cermin seberapa serius kebijakan EV Indonesia memandang ekspansi jangka panjang. Program yang diklaim menargetkan 1 juta unit motor listrik lokal hanya akan berkelanjutan bila menembus luar Jawa, bukan berputar di Jabodetabek dan beberapa kota besar. Kesimpulannya, pemerintah perlu segera mengumumkan jadwal jelas insentif dan mengikatnya dengan paket ekspansi infrastruktur charging di luar Jawa. Tanpa itu, transisi ke ekosistem kendaraan listrik hanya akan menjadi slogan yang beredar di pusat kekuasaan, bukan perubahan nyata di jalan-jalan daerah.
