Keamanan untuk menjaga proses peradilan
Pengamanan pengadilan adalah upaya melindungi hakim, jalannya persidangan, dan lingkungan peradilan dari ancaman maupun gangguan, tanpa mencampuri kebebasan hakim dalam memutus perkara. Itulah ukuran yang semestinya dipakai untuk menilai rencana kerja sama Komisi Yudisial (KY) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): keamanan harus menopang independensi, bukan membatasi proses hukum. Ketua KY Abdul Chair Ramadhan bertemu Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Markas Besar Polri pada 4 November 2026 untuk membahas keamanan lingkungan pengadilan dan rencana kerja sama kedua lembaga. Pertemuan itu menyusul ancaman terhadap hakim dan tindakan yang merendahkan kewibawaan pengadilan. Dampaknya bukan hanya dirasakan aparat peradilan. Persidangan yang berlangsung aman juga memberi masyarakat ruang untuk mengikuti proses hukum tanpa intimidasi atau gangguan.
Pengawasan hakim dan batas koordinasi
Agenda KY dan Polri tidak berhenti pada penjagaan fisik. Koordinasi yang dibahas mencakup pengawasan hakim, penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta perlindungan hakim dan lingkungan peradilan. Perluasan ini masuk akal karena keamanan proses dan integritas peradilan saling terkait. Namun, keduanya tidak boleh dilebur: dukungan kepolisian tidak semestinya berubah menjadi pengaruh terhadap pertimbangan hakim. Kemitraan kedua lembaga sudah berjalan sejak 14 Juli 2022 melalui nota kesepahaman bantuan pengamanan dalam penegakan KEPPH, yang berlaku hingga 14 Juli 2027. Ruang lingkupnya meliputi pertukaran data dan informasi, penegakan kode etik, bantuan pengamanan, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan sumber daya dan sarana. Pembaruan kesepakatan perlu memperjelas tanggung jawab, jalur koordinasi, dan perlindungan independensi agar kerja sama KY Polri dapat dinilai dari hasil, bukan sekadar dokumen.
Model investigasi dan polisi khusus perlu dirumuskan
Salah satu tindak lanjut yang disiapkan ialah merumuskan model fungsi investigasi Polri untuk mendukung tugas pengawasan KY. Naskah akademik direncanakan menjadi dasar untuk menguraikan mekanisme serta bentuk dukungan tersebut. KY juga berencana mengembangkan polisi khusus di lingkungan pengadilan, dengan pendekatan yang disebut humanis, progresif, dan aktif. Rencana ini merespons masih adanya contempt of court, yakni tindakan yang merendahkan martabat dan kewibawaan pengadilan. Tetapi istilah “polisi khusus” dan fungsi investigasi harus disertai batas kewenangan yang terang. Tanpa aturan yang dapat diuji, upaya pengamanan pengadilan berisiko menimbulkan tumpang tindih atau kesan bahwa hakim diawasi dalam menjalankan tugas yudisialnya. Karena itu, konsep keamanan lingkungan pengadilan mesti dirancang bersama pihak terkait, dengan mekanisme akuntabilitas dan perlindungan yang menjaga persidangan tetap imparsial.
Kesepakatan harus berujung pada perlindungan yang terukur
KY dan Polri menyatakan akan memperbarui nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama, sementara model investigasi dan konsep pengamanan masih memerlukan perumusan lanjutan melalui naskah akademik. Kapolri menyatakan Polri siap memperkuat dukungan pengamanan bagi KY dan lembaga peradilan; komitmen itu akan dituangkan dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Pernyataan tersebut penting, tetapi keberhasilan tidak ditentukan oleh penandatanganan semata. Ukuran akhirnya ialah apakah hakim terlindungi dari ancaman, persidangan berjalan tanpa gangguan, dan koordinasi tidak mengusik independensi. Pembaruan perjanjian juga sebaiknya menjelaskan prosedur respons terhadap ancaman serta pembagian peran antarlembaga. Kesimpulannya, kerja sama KY dan Polri layak diperkuat, tetapi legitimasi pengamanan pengadilan bergantung pada batas kewenangan yang jelas dan perlindungan nyata bagi proses peradilan yang merdeka.






