Gelombang Permintaan Tambahan Anggaran: Gejala Kesehatan Fiskal yang Rapat
Permintaan tambahan anggaran kementerian 2027 adalah serangkaian usulan resmi dari kementerian dan lembaga negara kepada DPR untuk menambah pagu yang sudah ditetapkan, dengan alasan agar program prioritas nasional dan tugas konstitusional tetap bisa dilaksanakan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dan capaian pembangunan jangka menengah.
Dalam beberapa hari rapat anggaran di parlemen, empat institusi garis depan—Komunikasi dan Digital, KPK, Komnas HAM serta Komnas Perempuan, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal—mengirim sinyal sama: pagu yang disepakati pemerintah terlalu kecil untuk beban kerja yang kian besar. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memaparkan bahwa pagu efektif kementeriannya berada di angka Rp11,515 triliun, namun kebutuhan ideal untuk melaksanakan Renstra dan program prioritas nasional mencapai Rp14,753 triliun, sehingga muncul kekurangan Rp3,23 triliun. Di saat yang sama, DPR menyetujui tambahan untuk KPK, sementara lembaga hak asasi manusia dan pembangunan desa masih mengeluhkan ruang fiskal yang sempit.
Komdigi dan KPK: Prioritas Digital dan Antikorupsi Menuntut Dana Lebih
Dua sektor strategis—transformasi digital dan pemberantasan korupsi—tampak paling berani menyatakan bahwa pagu awal tidak realistis. Di Komdigi, Sekretaris Jenderal Ismail menjelaskan pagu indikatif awal hanya Rp6,8 triliun sebelum ditambah Rp4,6 triliun menjadi Rp11,515 triliun. Namun kementerian ini menilai total kebutuhan agar program prioritas nasional di bidang komunikasi dan digital terselenggara penuh berada di Rp14,753 triliun, sehingga tercipta defisit fungsional Rp3,23 triliun.
Di lini antikorupsi, posisi KPK sedikit lebih beruntung. Komisi III DPR menyetujui permintaan tambahan anggaran Rp774,31 miliar untuk mendukung pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi. Dengan keputusan ini, pagu anggaran KPK naik dari sekitar Rp1,45 triliun menjadi sekitar Rp2,22 triliun. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pagu awal Rp1,447 triliun yang ditetapkan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional turun sekitar 8,4 persen dari DIPA sebelumnya, dan penurunan terdalam terjadi pada koordinasi dan supervisi, pendidikan dan peran serta masyarakat, serta pencegahan dan monitoring. Jika DPR tidak menambah, daya jangkau pemberantasan korupsi berisiko menyusut dan melemahkan efek jera bagi pejabat publik.
Komnas HAM: Mandat Berat, Anggaran Tipis
Berbeda dengan KPK yang berhasil mengamankan tambahan, Komnas HAM dan Komnas Perempuan masih terhimpit pagu yang sempit. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah memaparkan, total pagu anggaran 2027 untuk kedua lembaga adalah Rp133,5 miliar: Komnas HAM Rp94,2 miliar dan Komnas Perempuan Rp39,3 miliar. Dari jumlah tersebut, tidak ada alokasi untuk program dukungan manajemen; hampir seluruh pagu nonoperasional ditempatkan di program pemajuan dan penegakan HAM, di mana 71 persen diarahkan untuk output program prioritas nasional dan hanya 29 persen yang tersisa untuk menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Konsekuensinya sangat konkret bagi warga. Berdasarkan struktur pagu itu, Komnas HAM menyatakan tidak mampu melakukan penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat yang sudah dijadwalkan, meski pada tahun mendatang ada tiga perkara yang seharusnya diselidiki dan anggarannya tercatat nol rupiah. Lembaga ini juga berpotensi tidak bisa menjalankan pengaduan proaktif, yang biasanya dilakukan tiga sampai lima kali untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses Komnas HAM. Selain itu, tidak ada lagi anggaran untuk layanan pengamatan situasi HAM dan pengelolaan arsip perkara. Di sini terlihat paradoks: negara menaruh label "prioritas nasional" pada program HAM, tetapi alokasi anggaran membuat mandat tersebut timpang dan hanya formalitas di atas kertas.
Kemendes PDT dan Desa: Generasi Muda dan Ekonomi Kampung di Bawah Bayang Kekurangan
Di ranah desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menghadapi dilema yang serupa. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR yang membahas evaluasi anggaran berjalan dan penetapan RKA K/L 2027, Menteri Yandri Susanto menekankan bahwa banyak program diarahkan untuk memperluas keterlibatan masyarakat, termasuk generasi muda. Ia mencontohkan Festival Duta Desa Gen Z serta program Kabar dari Desa dan pengiriman tenaga kerja ke Jepang sebagai cara menghubungkan desa dengan peluang yang lebih luas dan memberi ruang ekspresi bagi anak muda.
Namun di balik narasi partisipasi generasi muda, Kemendes PDT masih bergantung pada tambahan anggaran agar program berjalan efektif. Untuk Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), lembaga ini mengajukan top up Rp51,767 miliar yang telah mendapatkan persetujuan dari lembaga pendanaan internasional dan dibahas dalam trilateral meeting bersama kementerian ekonomi dan perencanaan. Tambahan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi target outreach dan output, menindaklanjuti rekomendasi supervisi donor, serta menyelesaikan program TEKAD secara optimal. Fakta bahwa program inti ekonomi desa memerlukan top up khusus menunjukkan bahwa kekurangan anggaran negara tidak hanya soal angka di pusat, tetapi langsung menyentuh kemampuan desa membangun ekonomi lokal dan membuka kesempatan kerja.
DPR, Prioritas Nasional, dan Total Kekurangan yang Menggerus Kepercayaan Publik
Serangkaian rapat kerja antara pemerintah dan DPR—Komisi I untuk Komdigi, Komisi III untuk KPK, Komisi XIII untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan, serta Komisi V untuk Kemendes PDT—menjadi arena penting alokasi anggaran DPR bagi lembaga negara. Di atas kertas, semua pihak bicara tentang program prioritas nasional, mulai dari transformasi digital, pemberantasan korupsi, pemajuan HAM, hingga pembangunan desa. Namun di lapangan, total kekurangan anggaran yang mencapai miliaran rupiah di berbagai sektor strategis menimbulkan pertanyaan: prioritas siapa yang sebenarnya didanai, dan sejauh apa DPR ingin memikul tanggung jawab politik atas pilihannya.
Komdigi melaporkan kekurangan Rp3,23 triliun untuk memenuhi target Renstra dan prioritas nasional; KPK baru bisa bernapas setelah tambahan Rp774,31 miliar disetujui; Komnas HAM dan Komnas Perempuan harus membagi Rp133,5 miliar dengan skema yang membuat penyelidikan pelanggaran HAM berat dan pengaduan proaktif beranggaran nol; sementara Kemendes PDT masih membutuhkan top up untuk menjaga keberlanjutan program ekonomi desa. Jika DPR tidak menyusun ulang alokasi dengan lebih konsisten—misalnya memastikan lembaga penegak hukum, HAM, dan desa memperoleh porsi yang sejalan dengan retorika politik—maka publik akan melihat program prioritas nasional hanya sebagai jargon anggaran, bukan kontrak nyata antara negara dan warganya.
